Salah satu langkah nyata adalah implementasi e-Faktur, e-Bupot, hingga Core Tax System yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan sistem ini, pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat diakses kapanpun melalui perangkat digital. Pelaku usaha pun tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak atau mengisi berkas manual yang memakan waktu.

Bagi masyarakat umum, digitalisasi pajak juga memberi manfaat besar. Misalnya, pembayaran pajak kendaraan, PBB, atau pajak penghasilan kini bisa dilakukan lewat aplikasi keuangan, e-commerce, bahkan dompet digital seperti DANA dan Gopay. Semua ini membuat pajak menjadi lebih “dekat” dan tidak lagi dipandang rumit.

Namun, transformasi ini juga menuntut peningkatan literasi keuangan dan digital di masyarakat. Banyak wajib pajak, terutama di daerah, masih belum memahami cara memanfaatkan layanan pajak digital secara optimal. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi kunci agar manfaat digitalisasi pajak dapat dirasakan secara merata dan inklusif.

Dengan langkah menuju sistem pajak yang serba digital, Indonesia tidak hanya memperkuat penerimaan negara, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang transparan, efisien, dan siap menghadapi era cashless society.